Tulisan "Budaya Politik Uang semakin Merajalela di Indonesia"

         Pendahuluan

Pesta demokrasi 2014 kali ini merupakan media masyarakat untuk menyalurkan peran kedaulatan rakyatnya. Tidak jarang terjadi pemanfaatan peluang bagi wakil calon rakyat di parlemen untuk memperoleh bagian kursi di pemerintahan.

Sehubungan dengan itu, peraturan penyelenggaraan pemilu di buat dengan rapi. Akan tetapi, dengan kenyataannya masih terdapat kekurangan yang terjadi. Sehingga dengan kekurangan hukum atau aturan ini, banyak peserta pemilu yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara. Termasuk didalamnya adalah praktek politik uang yang merupakan cara yang paling popular bahkan terjadi hingga turun temurun di Indonesia ini. Hal ini seakan menjadi warisan sebagai mencari simpati rakyat.

Pada tanggal 9 April lalu banyak caleg yang menerapkan praktek politik uang yang sangat berbeda jauh dengan ideology Pancasila. 

Pembahasan

           Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janju menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya atau memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan car tertentu pada saat pemilihan umum.

          Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisa, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujua untuk menraik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

          
          Politik uang sebenarnya akan menyebabkan nilai – nilai demokrasi luntur.oleh karenanya, jangan sampai ada pihak yang seolah-olah  mendukung  politik uang ini. Politik uang harus tidak ada. Jika  masih terjadi dan sulit dibendung, maka perlu adanya peraturan secara rinci melalui Undang – Undang.

Pemilu yang bersih, jujur dan demokratis akhir akhir ini sudah jarang ditemukan di kalangan masyarakat, proses pesta demokrasi yang tercoreng dengan banyaknnya elit politik yang melakukan politik uang sehingga menyebabkan tercorengnya tujuan demokrasi seperti yang diharapkan sebelumnya. Pemilu yang di dasarkan pada pemilihan langsung membuat banyak kejanggalan dan ketimpangan sehingga akan mudah melakukan politik uang, karena rakyat berpartisipasi memilih langsung. Sebenarnya pemilu di Indonesia berasaskan “LUBER JURDIL”(Langsung, Umum, Rahasia, Jujur, dan Adil).

            Pemilu yang bersifat langsung : rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung.

Pemilu yang bersifat umum :  mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi.

Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin  keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.

Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Politik Uang ini terjadi karena adanya faktor – faktor sebagai berikut :

1.      Faktor kesenjangan ekonomi.

Pemerintah memang telah mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi  bersamaan dengan semakin melebarnya kesenjangan antara ‘yang punya’ dan ‘yang tidak punya..

2.      Budaya Politik

Dalam konteks pemilu, prosedur ini dimainkan secara cerdas baik oleh caleg maupun sebagian masyarakat.

3.      Kelembagaan

Sistem pemilu dengan penekanan pada calon memang lebih mendorong praktik politik uang dibandingkan dengan sistem pemilu yang berorientasi pada partai politik. Sehingga, ketokohan lebih penting dibandingkan dengan ideologi dan program partai politik. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pelembagaan partai politik. 

4.  Faktor kesejarahan

Hasil dari apa yang terjadi di masa lalu. Pada Pemilu 1999, politik uang tidak berkembang karena masyarakat saat itu sedang mengalami euforia politik. Namun sejak Pemilu 2004, praktik politik uang mulai terjadi. Kondisi bertambah semakin parah ketika sistem pemilu menggunakan sistem suara terbanyak pada Pemilu 2009.

Seperti diberitakan berbagai media, banyak caleg  berperilaku aneh setelah melakukan praktik politik uang, tapi gagal untuk mendapatkan kursi. Sebagian caleg yang lain kemudian jatuh sakit atau mengalami konflik internal keluarga. Praktik politik uang juga tidak jarang melahirkan masalah baru di kalangan masyarakat, misalnya meningkatnya intensitas perbedaan sikap dan perilaku di masyarakat pasca pemilu.

Politik uang merusak hubungan keterwakilan antara masyarakat dan wakilnya. Bila caleg yang membagikan politik uang kemudian mendapatkan kursi kekuasaan, maka tidak ada kewajiban bagi caleg untuk menjadi wakil rakyat. Dengan kata lain, politik uang cenderung melahirkan pemerintahan oligarkhis. Sebuah sistem pemerintahan yang sangat potensial bagi penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi.

Semakin jauhnya jarak antara rakyat dan kebijakan, rakyat memiliki peran yang berarti dalam rekruitmen elite politik. Elite politik inilah yang nanti diharapkan akan menjadi penyambung lidah rakyat ke kekuasaan. Dengan pemilu yang sehat, rakyat dapat memastikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan sistem pemilu alternatif yaitu sistem daftar tertutup, sistem distrik, atau sistem campuran. Pelembagaan partai politik juga perlu terus didorong. Penegakan hukum untuk praktek politik uang juga perlu ditingkatkan. Yang pentingnya adalah menumbuh kembangkan budaya politik partisipan di kalangan pemilih. 

Kesimpulan

Sebab masih berkembangnya praktik politik uang dapat disimpulkan diantaranya :

1.Kesadaran moral yang rendah dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai etika politik

2.Adanya keinginan caleg untuk menang

3.Adanya keinginan pemilih untuk menerima

4.Tingkat kemakmuran rakyat masih rendah

5.Adanya kekayaan Caleg yang melimpah

Solusi penyelesaiannya adalah memperbaiki sistem peraturan yang masih kurang lengkap dan perlu disempurnakan. Karena. Adanya kelemahan aturan ini para Caleg bisa memnfaatkan peluang untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat dengan jalan yang tidak benar seperti halnya politik uang.

Selain itu internalisasi Pancasila sebagai etika politik harus lebih dikuatkan dengan dasar hukum yang lebih jelas.

Sumber :

http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/2895/maraknya-politik-uang.kr

http://politik.kompasiana.com/2013/05/28/marakna-politik-uang-dalam-pemilukada-560020.html

Politik dan Strategi Nasional

Ketahanan Nasional

          Ketahanan nasional adalah konsisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, dengan pembinaan sejak dini, sinergik dan berkelanjutan, secara pribadi, keluarga, daerah dan nasional. Keuletan dan ketangguhan merupakan sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, berdasarkan pemikiran geostrategis berupa : konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia.

Kemudian, apa itu Ketahanan Nasional Indonesia ?

Ketahahan Nasional Indonesia adalah Kondisi dinamik bangsa Indonesia meliputi segenap aspek kehidupan nasional terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan megatasi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapi tujuan nasionalnya.

Hakekat Ketahanan Nasional Dan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia

1. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia ialah Keuletan dan ketangguhan yang               mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat               menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.

2. Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia ialah Pengaturan dan               penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan           selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Asas – asas Ketahanan Nasional Indonesia

Tata laku ketahahan nasional berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.

1.     Asas Kesejahteran dan Keamanan

Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berjalan berlangsung. 

2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

Ketahahan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangs asecara utuh, menyeluruh dan terpadu. 

3.     Asas Mawas ke Dalam atau Mawas ke Luar

Mawas ke Dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.

Mawas ke Luar bertujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan strategi luar negeri, serta menerima kenyataan keadaan di dunia internasional

4.     Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini mengandung nilai keadilan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab.

 Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

      Sifat ini terbentuk karena terkandung dari nilai-nilai landasan dan asas-asas, yaitu :

1.     Mandiri

2.     Dinamis

3.     Wibawa

4.     Konsultasi dan Kerjasama

Daftar Pustaka :

 Lemhanas. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT. Gramedia

  

          

TULISAN "Periode Kepemimpinan Presiden Di Indonesia"

A.     Pendahuluan

    Pergantian kepemimpinan dalam suatu negara yang terjadi melalui pemilihan umum merupakan suatu peralihan kekuasaan yang wajar serta dapat dikatan demokratis. Bagi negara yang baru tumbuh dan masih harus belajar berdemokrasi, seringkali harus menghadapi suatu rezim kepemimpinan yang begitu lama dalam memerintah. Dampak dari pemimpin yang terlalu lama berkuasa akan menumbuhkan suatu rezim otoriter. Dalam sejarah politik negara-negara di dunia, setiap penumbangan rezim otoriter, sering kali melalui proses besar yang disebut coup d’etat (kudeta).

Peralihan kepemimpinan melalui kudeta biasanya dilakukan oleh pihak militer yang bisa juga melibatkan warga sipil. Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar. Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan di Indonesia ada yang melalui proses pemilihan umum, namun ada pula yang melalui proses penyerahan kekuasaan dalam situasi yang penuh ketegangan politik. Peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto, tidak terjadi begitu saja melalui proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965-1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

Tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto sejak Peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1967, merupakan kudeta merangkak (creeping coup).1 Proses kudetanya tidak langsung menghantam, melainkan secara perlahan. Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto.

Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965-1967. Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto.

Tafsir atau peristiwa yang menjadi titik awal dimulainya peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, sebagaimana yang telah disebarluaskan kepada masyarakat selama 32 tahun tahun rezim Orde Baru berkuasa, cenderung merupakan penilaian tunggal dan bersifat indoktriner. Di samping itu, cukup banyak bahan sejarah dan saksi peristiwa tersebut yang akhirnya.

Melahirkan pendapat yang beraneka ragam. Secara khusus mengenai pergantian kekuasaan negara dari Soekarno kepada Soeharto, telah memunculkan dugaan adanya kudeta yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno. Terlihat jelas ketika pasca penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar/SP 11 Maret) 1966, benar-benar dimanfaatkan oleh Soeharto sebagai pengemban surat sakti, dengan mengambil kebijakan dan keputusan politik, seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Padahal dictum dari Supersemar sendiri lebih menekankan pada penyerahan kekuasaan militer (dalam artian pengamanan jalannya pemerintahan) dan bukan sebagai penyerahan kekuasaan politik. Supersemar bukanlah transfer of authority (pengalihan kekuasaan) dari presiden Soekarno kepada Soeharto.2 Hal-hal inilah yang mengindikasikan adanya kudeta perlahan dalam proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan memang tidak bisa lepas dari Peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dikenal loyal terhadap pemerintahan Soekarno namun anti komunis.

Dalam kasus Peristiwa 30 September 1965 (G 30 S) tidak ada interpretasi tunggal dan akhir. Berbagai versi bermunculan, buku putih berjudul “Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya” yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara tahun 1994 merupakan salah satu versi yang kemudian menjadi acuan. Buku Sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Menurut buku tersebut, dalang dari G 30 S adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Harold Crouch (1978) dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia mengungkapkan bahwa menjelang tahun 1965, Angkatan Darat pecah menjadi tiga faksi. Faksi tengah yang loyal pada Soekarno (dipimpin Men/Pangad, Mayjen. A. Yani), namun menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional (konsep Nasakom). Faksi kanan bersikap menentang A. Yani yang Soekarnois, didalamnya terdapat Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Kedua faksi ini sama-sama anti PKI. Faksi yang ketiga yaitu faksi kiri yang merupakan perwira-perwira menengah ke bawah yang telah diifiltrasi oleh PKI. Peristiwa G 30 S ditujukan untuk menyingkirkan faksi tengah dan kemudian menghabisi faksi kiri yang dijadikan kambing hitam, sehingga akan melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Angkatan Darat sejak 1962 mengalami perpecahan. Terkait dengan Gerakan 30 September, unsur-unsur Angkatan Darat dan Angkatan Udara terlibat dalam aksi tersebut bersama dengan ormas-ormas PKI.3

Daftar Isi

A.    Pendahuluan

Daftar Isi

B.     Pembahasan

1.      Presiden Pertama Republik Indonesia

2.      Presiden Kedua Republik Indonesia

3.      Presiden Ketiga Republik Indonesia

4.      Presiden Keempat Republik Indonesia

5.      Presiden Kelima Republik Indonesia

6.      Presiden Kenam Republik Indonesia

C.     Penutup

D.    Daftar Pustaka

B.     Pembahasan

1.      Presiden Pertama Republik Indonesia (1945-1966)

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang kerap dipanggil Bung Karno. Lahir di Blitar, 6 Juni 1901. Putra dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Sewaktu, SD beliau tinggal di Surabaya rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Seletah lulus tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar “Ir (Insinyur)” pada 25 Mei 1926.

Pada 4 Juli 1927 beliau mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) dengan tujuan Indonesia Merdeka dan merumuskan ajaran Marhaenisme. Sebab itu Soekarno dimasukkan penjara Sukamiskin, Bandung oleh Belanda pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian, Beliau disidangkan dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat. Dengan ketegasannya, menunjukkan kemurtadan Belanda bangsa yang mengaku lebih maju.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus menjadi pemimpinnya. Akhirnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Pada masa sebelum kemerdekaan, Soekarno dan panitia lainnya berhasil merumuskan Pancasila yang menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan keesok harinya, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat. Selain itu kesehatan Soekarno juga mempuruk. Hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia meninggalkan delapan anak dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh, Istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika. Beliau disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai “Pahlawan Proklamasi”

2.      Presiden kedua Republik Indonesia (1966-1998)

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Putra dari pasagan Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, Ibu Sukirah. Soeharto masuk sekolah saat berusia delapan tahun, tetapi sering pindah.

Tahun 1941 prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong Jawa Tengah. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Dua tahun kemudian, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran. Pernikahan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri ialah Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

 Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentang KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel. Tahun 1949 beliau berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman dan Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat). Pada 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkop kamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Yang isinya tentang mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI.Pada Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967 menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998. Presiden RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

3.      Presiden ketiga Republik Indonesia (1998-1999)

Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, 25 Juni 1936 Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo.

Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta.

Setelah tamat SMA di bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB). Beliau mendapat gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 kemudian mendapatkan gekar Doktor dari tempat yang sama tahun 1965. . Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. Tahun 1967, menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) pada Institut Teknologi Bandung. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. L bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

Langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, namun tak sedikit pula yang tidak menyukainya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award di Jerman. Beliau selalu menjadi berita.

            Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/ Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis. 10 Maret – 20 Mei 1998 Habibie dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Masa jabatan Habibie menjadi Presiden 21 Mei 1998 – Oktober 1999. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman.

Sebagian Karya beliau dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat  terbang :     a.       VTOL ( Vertical Take Off & Landing ) Pesawat Angkut DO-31.

b.      Pesawat Angkut Militer TRANSALL C-130.

c.       Hansa Jet 320 ( Pesawat Eksekutif ).

d.      Airbus A-300 ( untuk 300 penumpang )

e.       CN – 235

f.        N-250

g.      Dan secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain:

1.      Helikopter BO-105.

2.      Multi Role Combat Aircraft (MRCA).

3.      Beberapa proyek rudal dan satelit.

4.      Presiden keempat Republik Indonesia (1999-2001)

        Presiden ke-empat Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid. Lahir di Denanyar, 4 Agustus 1940 Jombang.  Secara genetik Gus Dur adalah keturunan “darah biru”,  Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU)-organisasi massa Islam terbesar di Indonesia-dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang.

            Pada tahun 1949, ketika clash dengan pemerintahan Belanda telah berakhir ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai bidang profesi-yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik.

Pada bulan April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.

Dalam kesehariannya, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya dan aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta.  Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai macam majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang agak serius. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, akan tetapi tentang filsafat dan dokumen-dokumen mancanegara. Hobi bermain bola, catur dan musik. Dengan demikian, tidak heran jika Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gu Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Kemudian Gus Dur tinggal pesantren Tambak Beras Jombang, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah, anak Haji Muh. Sakur. Pernikahannyapun, dilaksanakan ketika ia berada di Mesir.

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-’aqdi yang diketuai K.H. As’ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4. Meskipun sudah menjadi presiden, ke-nyleneh-an Gus Dur tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Dahulu, mungkin hanya masyarakat tertentu, khususnya kalangan nahdliyin yang merasakan kontroversi gagasannya. Sekarang seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang dilontarkan oleh K.H. Abdurrahman Wahid.

5.      Presiden kelima Republik Indonesia (2001-2004)

         Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Beliau pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega panggilan akrab para pendukungnya tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya.

Megawati menikah dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama. Pada suatu tugas militer, tahun 1970 di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak berkepanjangan, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik Kiemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang.

Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR.  Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI.

Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional Nasional PDI di Jakarta.

Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas.

Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua : PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan.

Pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI ke-6.

6.       Presiden keenam Republik Indonesia (2004-2014)

Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas.

 Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.

Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian, AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan,ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS). Namun kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, belaiu meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.

Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.

Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kefasihan berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Kemudian sekembali ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.

Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, beliau ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD (1981-1982). Ketika bertugas di Mabes TNI-AD, itu SBY kembali mendapat kesempatan sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1983, beliau mengikuti Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983 sekaligus praktek kerja-On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS (1983) Kemudian mengikuti Jungle Warfare School, Panama, 1983 dan Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984) serta Kursus Komando Batalyon (1985). Pada saat bersamaan SBY menjabat Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)

Lalu beliau dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).

Lalu, beliau kembali bertugas di satuan tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Tak lama kemudian, SBY dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Beliau menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999).

Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

Berakhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kalla tahun 2009, beliau mencalonkan kembali menjadi presiden periode 2009-2014. Akhirnya, beliau dengan Boediono terpilih menjadi presiden berikutnya sampai masa jabatan 2014.

Berikut ini data lengkap tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Nama   : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir    : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama : Islam
Jabatan : Presiden Republik Indonesia ke-6
Istri      : Kristiani Herawati, putri ketiga (Alm) Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Anak   : Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono
Ayah   : Letnan Satu (Peltu) R. Soekotji
Ibu       : Sitti Habibah

 Pendidikan :

* Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
* American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
* Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
* Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
* On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
* Jungle Warfare School, Panama, 1983
* Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984
* Kursus Komando Batalyon, 1985
* Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
* Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas, AS
* Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS

Karier :
* Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
* Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
* Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
* Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
* Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
* Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
* Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
* Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
* Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
* Dosen Seskoad (1989-1992)
* Korspri Pangab (1993)
* Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
* Asops Kodam Jaya (1994-1995)
* Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
* Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina 

   (sejak awal November 1995)

* Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
* Pangdam II/Sriwijaya (1996-1998) sekaligus Ketua Bakorstanasda
* Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
* Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
* Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
* Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid)
* Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri) mengundurkan diri 11 Maret 2004

C.  Penutup

            Pergantian presiden yang dialami di negeri Indonesia, merupakan suatu alur sistem Demokrasi. Berawal dari masa kemerdekaan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sampai terakhir  tahun 2014 pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam pergantian presiden itu menimbulkan banyak kontra dan dukungan, tetapi pada akhirnya menuju pada Sistem Pemeritahan yang Demokratis. Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 anelia 4, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

D. Daftar Pustaka

a.       Wikipedia

b.      Soebandrio, Kesaksianku tentang G-30-S, Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001, hlm. 60-61.  3

c.    Lembaga Analisa Informasi, Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 1998, hlm. 84  

LANDASAN, UNSUR DASAR dan HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA

       I.      I.            Landasan Wawasan Nusantara

a.       Landasan Idiil : Pancasila

Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, kesatuan

b.      Landasan Konstitusional : UUD 1945

Konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c.       Landasan Visional

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu :

1.      Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2.      Memajukan kesejahteraan umum

3.      Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.      Ikut melaksanakan ketertiban dunia

d.       Landasan Konsepsional

Ketahanan nasional, merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (HTAG). Agar dapat mengatasinya, bangsa indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

e.       Landasan Operasional

Garis Besar Haluan Negara adalah sebagi landasan operasional dalam wawasan nusantara, yang dikukuhkan MPR dalam ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973.

  

    II.            Unsur Dasar Wawasan Nusantara

a.       Wadah ( Contour)

Wadah meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya.

1.      Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya. Setelah negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk, indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah dari kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik.

2.      Tata Inti Organisasi

Tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum

( Rechtsstaat ) bukan Negara kekuasaan ( Machtsstaat ).

3.      Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara

b.      Isi (Content)

Aspirasi bangsa, cita-cita dan tujuan nasional UUD 1945. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:

a.       Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.

b.      Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh meliputi :

1.      Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara secara terpadu.

2.      Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.

3.      Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.

4.      Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

5.      Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

6.      Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

c.       Tata Laku ( Conduct)

Hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari laku batiniah (jiwa, semangat,dan mentalitas) dan lahiriah (tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia). Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa

 III.            Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikatnya adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Berarti, setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara untuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka :

            Lemhanas. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT. Gramedia

http://ogiezone.blogspot.com/2009/03/unsur-unsur-wawasan-nusantara.html